SMKN 1 Bandung Tulungagung Diduga Manipulasi Dana BOS: Pihak Sekolah Bungkam, Selisih Anggaran Mencolok

Tulungagung,  tipikor.web.id   – Dugaan manipulasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Bandung, Kabupaten Tulungagung, semakin menguat. Penelusuran data penggunaan Dana BOS tahun anggaran 2023 dan 2024 menunjukkan adanya selisih besar yang mencurigakan, yang hingga saat ini belum dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak sekolah.

Upaya konfirmasi yang telah dilakukan oleh sejumlah pihak, baik secara langsung ke sekolah maupun melalui pesan tertulis melalui WhatsApp kepada pihak keuangan dan kepala sekolah, tidak mendapatkan tanggapan. Pihak sekolah memilih bungkam, menciptakan kesan kuat bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari publik.

“Kami sudah datang langsung, kami juga kirim pesan, tapi tidak ditanggapi sama sekali. Ini bukan sekadar tidak responsif, ini bentuk pembangkangan terhadap prinsip transparansi publik,” ujar salah satu perwakilan LSM yang menelusuri kasus ini.

Berdasarkan analisis dokumen anggaran yang diperoleh, sejumlah pos Dana BOS terindikasi mengalami mark-up, sementara beberapa kegiatan yang tercatat dalam laporan tidak pernah dilaksanakan di sekolah. Dugaan manipulasi semakin mencuat karena tidak ada penjelasan resmi dari pihak sekolah terkait perbedaan anggaran yang ditemukan. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat dana tersebut berkaitan dengan uang negara dan hak siswa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan.

Pakar kebijakan pendidikan dari LSM Pengawas Anggaran menegaskan, “Jika pihak sekolah menolak memberikan jawaban, maka publik berhak mencurigai adanya pelanggaran berat. Sudah saatnya Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini. Ini adalah uang negara, bukan milik pribadi oknum.”

Hingga berita ini diturunkan, pihak SMKN 1 Bandung Tulungagung tetap menutup akses informasi dan belum memberikan klarifikasi mengenai dugaan penyelewengan ini. Ketertutupan tersebut menjadi tamparan keras terhadap semangat transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pengelolaan dana pendidikan.(RED.TIM)