Amnesty Kritik Keras Pidato Prabowo di PBB, Disebut Hanya Jual Retorika

  

Jakarta  tipikor.web.id – Amnesty International Indonesia melontarkan kritik tajam terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB. Menurut Amnesty, isi pidato tersebut sarat dengan janji dan retorika, namun tidak mencerminkan langkah nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut pidato Prabowo yang menyinggung soal perdamaian dunia, keadilan, hingga pengiriman 20.000 pasukan penjaga perdamaian, justru berbanding terbalik dengan kondisi nyata di lapangan.

“Pidato Presiden memang terdengar indah, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah masih jauh dari prinsip-prinsip yang beliau gaungkan,” kata Usman, Kamis (25/9).

Kritik atas Isu Palestina

Amnesty menilai penyebutan istilah ‘catastrophe’ oleh Prabowo untuk menggambarkan kondisi Gaza berpotensi mengaburkan tanggung jawab Israel atas genosida yang sudah diakui lembaga internasional.

“Bukannya memperjelas posisi Indonesia, kata-kata itu justru bisa melemahkan sikap komunitas internasional terhadap pelaku genosida,” ujar Usman. Amnesty menegaskan bahwa Indonesia semestinya bersikap tegas mendesak Israel menghentikan pendudukan ilegal dan hubungan bisnis yang berkontribusi terhadap praktik apartheid.

Abaikan Papua dan HAM Domestik

Amnesty juga menuding Presiden mengabaikan isu pelanggaran HAM di dalam negeri. Usman menyoroti Papua yang masih sarat dengan diskriminasi, militerisasi, dan proyek ekstraktif yang merugikan masyarakat adat.

“Presiden berbicara tentang kolonialisme, tetapi menutup mata terhadap Papua. Itu kontradiksi yang mencolok,” kata Usman.

Selain itu, Amnesty menilai pemerintah tidak serius menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut Usman, pengakuan negara terhadap kasus-kasus kelam adalah elemen penting keadilan, namun hal itu justru tidak terlihat dalam sikap pemerintah.

Retorika vs Tindakan

Amnesty menilai pidato Prabowo lebih condong pada pencitraan di panggung dunia. “Kredibilitas Indonesia di mata dunia tidak ditentukan oleh kata-kata manis di forum internasional, tetapi oleh tindakan nyata menegakkan HAM,” pungkas Usman.

(red/FR)